Data Identitas Penduduk Indonesia Bocor? Bank Dunia Soroti Keamanan Data Pribadi di Indonesia



Data Identitas penduduk Indonesia Bocor? Hal ini tak bisa dipungkiri belakangan ini. 
Mulai dari 279 juta data penduduk yang ditawarkan untuk dijual, hingga yang terbaru kebocoran data identitas nasabah BRI Life. 

Tak kurang dari Bank Dunia, menyoroti isu keamanan data pribadi di Indonesia.


 Data Identitas Penduduk Indonesia 

Hal ini diungkapkan oleh Senior Digital ID Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, mengatakan sistem kependudukan Indonesia sebenarnya sudah kuat. 

Bukankah hal ini dengan adanya Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah mulai bisa diolah secara digital.

Di Negara Indonesia sudah punya sistem identitas yang kuat dengan KTP dan NIK. 


Data Identitas penduduk Indonesia Bocor ? Bank dunia soroti Keamanan Data Pribadi di Indonesia 


Harusnya  sudah bisa dimanfaatkan untuk mulai dilindungi," kata Marskell dalam konferensi pers virtual peluncuran 'World Bank Indonesia Digital Report' di Jakarta,).


Apakah Indonesia perlu memperkuat perlindungan data identitas pribadi tersebut, terutama kaitannya dengan keamanan siber. 

Walau sampai saat ini, keamanan siber sedang dikembangkan secara pesat untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan daring.


Didalam perlindungan data identitas masyarakat bisa menjadi awal mula bagi pemerintah untuk mendukung keamanan transaksi digital. 

Sehingga masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk melakukan lebih banyak transaksi secara online daripada offline khususnya saat pandemi masih berlangsung 

Tapi ada hal yang disoroti ketiadaan regulasi yang memadai dalam melindungi identitas konsumen, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Di Asean, Indonesia dan Vietnam belum memiliki UU ini, tetapi kita sedang mempersiapkan. 


Selain itu, Marskell juga menyoroti bahwa Indonesia belum memiliki lembaga tunggal yang mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan ekonomi digital.

  • Yakni ; masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Jikalau telah mempunyai lembaga tunggal yang mengkoordinasi ini, luar biasa nanti tingkat pencapaian kita juga. 

Nanti juga bisa dikelola dengan cara bertahap, jadi ada elemen tata kelola digital di pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital," 


Akhir ini kebocoran ini karena kelalaian si Pemilik KTP dan NIK orang yang tak bertanggung jawab yang menyebarkan tanpa memahami kerahasian data itu sendiri.

Apa karena kurang memahami fungsi KTP dan NIK atau kah edukasi yang yang belum sampai .


Pengawasan yang berlapis itu bisa dideteksi  lebih dini.

Posting Komentar

Terima kasih, Anda sudah berkomentar dan berkunjung ... salam

Lebih baru Lebih lama