#Portal9, 7 Kebijakan bantuan PSBB Jawa Barat
Dalam hal ini mengindikasikan informasi yang disampaikan secara akurat
masukkan script iklan disini2
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, warga di 5 wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yakni Bodebek ;
Sumber dananya akan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten kota yang bersangkutan.
Tujuh pintu yang dimaksud yakni
Jadi jangan khawatir warga yang terdampak secara ekonomi, akan kita bantu, baik mereka yang sebelumnya sudah mendapat bantuan PKH,
maupun non PKH.
Baca juga ; 10 Kompensasi dampak Covid -19 Hak warga Indonesia
Saya akan memastikan tidak akan ada warga yang kesusahan akibat Covid ini, Khususnya akibat pemberlakuan PSBB.ujar Ridwan dalam siaran pers Humas Pemkot Bogor, Senin (13/4/2020).
Untuk melakukan pendataan mereka yang akan mendapat bantuan, Emil minta kepada seluruh RW di lima wilayah itu untuk menjadi RW siaga.
Sementara itu Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemkot Bogor, tercatat ada sekitar 71.111 kepala keluarga dan 69.248 rumah tangga yang perlu mendapat bantuan.
Yang disediakan oleh APBN dan kartu sembako ada sekitar 63.000 sekian.
Dan sisa yang belum tercover ada 8.046 yang kami harapkan dapat dibantu dari alokasi anggaran provinsi.
sedangkan untuk yang non DTKS dari hasil verifikasi yang masih dilakukan sampai dengan saat ini ada 43.531 kepala keluarga.
Sementara kuota provinsi dari hasil pembahasan hanya sekitar 31.285. Sehingga sisanya kami akan upayakan dari anggaran Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 12.246 orang.
Kemudian untuk data pra kerja artinya mereka yang terdampak pekerjaannya atau usahanya serta PHK jumlahnya ada sekitar 46.000, yang masih kami akan koordinasikan dengan Menakertrans untuk bagaimana teknis pengalokasian data untuk kartu pra kerja
Aduan warga bisa dilakukan ;
Nara sumber ;
PSBB Jawa Barat (pdf)
- Kota Bogor,
- Kabupaten Bogor,
- Kota Depok,
- Kabupaten Bekasi dan
- Kota Bekasi.
Sumber dananya akan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten kota yang bersangkutan.
Tujuh pintu yang dimaksud yakni
- Program Keluarga Harapan (PKH),
- sembako pangan non-tunai,
- kartu prakerja untuk warga pengangguran dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
- Sembako Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
- Selain itu, ada bantuan dari dana desa bagi warga yang tinggal di kabupaten,
- dana sosial dari Pemprov Jabar Rp 500.000 per bulan selama empat bulan, dan
- dana sosial dari kabupaten di lima willayah.
Jadi jangan khawatir warga yang terdampak secara ekonomi, akan kita bantu, baik mereka yang sebelumnya sudah mendapat bantuan PKH,
maupun non PKH.
Baca juga ; 10 Kompensasi dampak Covid -19 Hak warga Indonesia
Saya akan memastikan tidak akan ada warga yang kesusahan akibat Covid ini, Khususnya akibat pemberlakuan PSBB.ujar Ridwan dalam siaran pers Humas Pemkot Bogor, Senin (13/4/2020).
Untuk melakukan pendataan mereka yang akan mendapat bantuan, Emil minta kepada seluruh RW di lima wilayah itu untuk menjadi RW siaga.
- Siaga segera melaporkan dan mendata tamu pendatang dan juga siaga menyalurkan bantuan.
Sementara itu Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemkot Bogor, tercatat ada sekitar 71.111 kepala keluarga dan 69.248 rumah tangga yang perlu mendapat bantuan.
Yang disediakan oleh APBN dan kartu sembako ada sekitar 63.000 sekian.
Dan sisa yang belum tercover ada 8.046 yang kami harapkan dapat dibantu dari alokasi anggaran provinsi.
sedangkan untuk yang non DTKS dari hasil verifikasi yang masih dilakukan sampai dengan saat ini ada 43.531 kepala keluarga.
Sementara kuota provinsi dari hasil pembahasan hanya sekitar 31.285. Sehingga sisanya kami akan upayakan dari anggaran Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 12.246 orang.
Kemudian untuk data pra kerja artinya mereka yang terdampak pekerjaannya atau usahanya serta PHK jumlahnya ada sekitar 46.000, yang masih kami akan koordinasikan dengan Menakertrans untuk bagaimana teknis pengalokasian data untuk kartu pra kerja
Aduan warga bisa dilakukan ;
- https://jabarprov.go.id/
- www. siberli Jabar
- Telpon ; 022- 422 4856
Nara sumber ;
PSBB Jawa Barat (pdf)
