#Portal9, Penyerobotan Lahan Bisa Dipidanakan
Dalam hal ini mengindikasikan informasi yang disampaikan secara akurat
Informasi ini memang agak mengagetkan bagi yang awam tapi bila upaya musyawarah dan hukum berlaku ditegakkan maka Penyerobot tanah dapat dipidanakan di Indonesia [1].
Hal penyerobotan pastinya tindakan ini melanggar hukum dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan
Walau prisif dasarnya adalah ranah Perdata bisa saja berubah jadi pidana bila unsur dibawah ini terjadi.
Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama:
- Pasal 385 KUHP mengkriminalisasi tindakan penyerobotan tanah atau bangunan dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun [1].
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Aturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam KUHP baru yang akan menggantikan KUHP lama secara penuh.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1960: Aturan ini berkaitan dengan pembatasan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
- Perusakan Hutan: Dalam konteks tertentu, penyerobotan tanah, terutama di kawasan hutan, juga dapat terkait dengan undang-undang ini.
- Penyebab sertifikat tumpang tindih
Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Jika Menjadi Korban Penyerobotan Tanah
Kumpulkan Bukti lihat data BPN :
- Siapkan dokumen kepemilikan yang sah (sertifikat tanah, akta jual beli, girik, dll.), bukti pembayaran pajak, saksi mata, dan bukti fisik lainnya [1].
Mediasi: Coba lakukan musyawarah atau mediasi untuk menyelesaikan masalah secara damai.
Lapor ke Pihak Berwenang: Jika mediasi gagal,
Laporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat dengan membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan [1].
Gugat Perdata lakukan juga,
Selain pelaporan pidana, Anda juga bisa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pengembalian hak milik dan ganti rugi [1].
Untuk informasi lebih rinci mengenai prosedur hukum, Anda dapat mengunjungi Website POLRI atau Mahkamah Agung.
